Wujudkan Keterbukaan Publik Dan Peningkatan PADes. Camat Dan Hukum Tua Minsel Studi Tiru Kebeberapa Desa DiBali.
Metrokawanua. Com — Mengimbangi kemajuan informasi diera digitalisasi (revolusi industri) secara khusus menyangkut keterbukaan publik serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Camat serta Hukum Tua se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Studi Tiru kebeberapa desa yang diProvinsi Bali.
Rombongan Camat dan Hukum Tua dibawah pimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Glady Kawatu.SH, M.Si direncanakan akan melakukan kunjungan selama beberapa hari dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2023.
Pada Rabu 19 Juli ini diDesa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang adalah desa peringkat pertama se-provinsi Bali dalam penerapan publikasi publik pengelolaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa ditahun 2022.
Dalam acara yang dilaksanakan siang tadi, kepada seluruh yang hadir Perpekel (Kepala Desa) Desa Dangin Puri Kangin I Wayan Sulatra, menjelaskan tahun 2023 kita mengelola anggaran sebesar Rp. 6.203.173.000, anggaran yang kita kelola sumber anggarannya dari SD, ADD, Bagi Hasil Pajak, serta pendapatan asli desa mengalami penurunan dari tahun sebelum.
Tahun 2022 kita mengelola anggaran di atas 1 milyar khusus untuk dana desa, bagi hasil pajak dari pemerintah kota Denpasar 1,7 Miliar, bagi hasil distribusi 6,3 Miliar alokasi Dana Desa hampir 2 Miliar lebih, ada juga bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Denpasar yang diberikan kepada banjar-banjar (Jaga/Dusun) yang sudah terdaftar secara resmi yang ditransfer melalui rekening desa dan selanjutnya disalurkan kepada masing-masing Banjar.
Untuk pelaporan baik pendapatan lain-lain, termasuk pajak kita masukkan semua ke rekening sebagai laporan proses pendapatan sehingga pendapatan kita di tahun 2023 yaitu sekitar 5 miliar, namun kenapa pendapatan menjadi 6 Miliar karena anggaran kami di tahun sebelumnya adanya sisa anggaran 1 Miliar sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Dalam hal proses pelaporan menjadi atensi kami pemerintahan desa mengacu dari rujukan peraturan perundang-undangan. Pencairan keuangan semua kita pakai adalah aplikasi siskeudes, karena sangat berpengaruh menyangkut dengan bagaimana plafon bisa valid, karena hal ini sangat membantu kami menyangkut penganggaran
Menjadi atensi kami bagi bapak ibu hukum tua yang pertama bagaimana kita mendiskusi kegiatan bersumber dari Dana Desa regulasi sudah jelas rujukannya sudah jelas bagaimana kita merancang dari awal sebelum penetapan apbdes kita harus melakukan beberapa tahap menyangkut partisipatif masyarakat.
Unsur BPD yang merupakan perwakilan masing-masing Banjar, menyangkut tatacara bagaimana menampung aspirasi masyarakat untuk bisa disampaikan ke Pemerintah desa, di samping itu juga kita melakukan rapat rutin tiga bulan sekali, menanyakan apa-apa yang dibutuhkan menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan. menyangkut dengan keberadaan masyarakat kami melibatkan gender, musdes khusus perempuan mungkin selama ini jarang bahkan tidak dilakukan, pada hal musdes khusus perempuan ternyata sangat luar biasa bisa melahirkan ide-ide yang baik dalam melakukan perancang serta pengawasan sangat luar biasa, tidak kalah dengan laki-laki hal ini terus kami lakukan.
Selalu saya sampaikan kepada perangkat dea untuk melampirkan atau membuat proposal sebagai rancangan untuk membuat APBDes, setelah proposal kita terkumpul di sana kita membentuk namanya tim verifikasi dan tim RKP oleh BPD, nantinya SK dikeluarkan oleh Perbekel. Nantinya tim verifikasi dan RKP mengkaji setiap proposal, mana yang menjadi prioritas layak dan menyentuh masyarakat, apakah pembangunan fisik yang dibangun itu ada keuntungan bagi masyarakat atau tidak.
Masyarakat kami di desa Dangin Puri Kangin yang berjumlah 8 ribu lebih, walaupun berada di kota tetapi spot hubungan partisipasi masyarakat kita sangat luar biasa, disinilah transparansi keterbukaan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terbangun, sehingga desa ini Tahun 2022 mendapat nomor 1 tingkat provinsi Bali. Sumber-sumber anggaran kita kami sampaikan transparasi kepada masyarakat kami tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat. Jika masyarakat ingin mengetahui secara terperinci setiap penggunaan anggaran dapat mengakses melalui website Desa. ” Ucapnya
Sekda Minsel Glady Kawatu menyampaikan Selatan Bupati Franki Doni Wongkar. SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang. M.Th bersama seluruh jajaran, serta saya sekretaris Daerah yang ditugaskan Bupati memimpin rombongan ini, menyampaikan apresiasi penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada pemerintah kota Denpasar bahkan secara khusus pemerintah Kecamatan Denpasar Utara dan Desa Dangin Puri Kangin karena berkenan menerima kami dengan jumlah yang relatif banyak.
Dari provinsi Sulawesi Utara kami di Sulawesi Utara ada 15 kabupaten kota dan kabupaten Minahasa Selatan salah satu diantaranya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa induk di 2000 tahun lalu jadi Kabupaten masa induk dia mekar menjadi 5 kabupaten kota salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Selatan dengan jumlah penduduk 241.680 jiwa sesuai data DPS terakhir dan luas wilayah 1456,46 KM
Adat budaya yang relatif baik dan bahkan saya pikir menjadi juga budaya bangsa dan negara kita yang disebut dengan mapalus atau gotong royong segala sesuatu kita lakukan secara bersama tetapi sangat disayangkan akhir-akhir ini dengan kondisi politik apalagi dengan kita memasuki tahun politik di 2023 yang namanya Mapalus yang namanya kebersamaan mulai relatif terkikis karena ada perbedaan pandangan politik jadi harus diakui ada banyak hukum tua memberi pelayanan diskriminatif kepada masyarakat, dan ini harus kita koreksi dan perbaiki bersama tentu diarahkan oleh para Camat agar memberikan pelayanan yang sama kepada segenap komponen masyarakat dari partai manapun dari golongan manapun dari latar belakang yang berbeda, karena seperti kita dari Minahasa Selatan disambut dengan luar biasa oleh teman-teman dari kota Denpasar.
Sejujurnya harus saya katakan bahwa yang namanya studi banding atau orientasi lapangan berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan teknis bagi hukum tua se-kabupaten Minahasa Selatan tentang penerapan keterbukaan publik serta peningkatan PADes apa terlebih sektor pariwisata provinsi Bali salah satu daerah yang terbaik.
Mengawali diskusi kita agar supaya bapak ibu hukum tua dan Camat kita punya wawasan, pemerintah daerah Minsel mempunyai visi yang sama bagaimana dari dana desa yang akan kita kelola ini dengan baik apalagi teman-teman ASN sebagai Penjabat Hukum Tua diharapkan lebih baik pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi pemerintahan karena memang belajar secara khusus untuk mengelola administrasi dibanding dengan hukum tua hukum tua definitif yang perlu kita bekali dengan berbagai pelatihan dan bimbingan
Yang datang di sini rata-rata turis mancanegara kenapa kalau soal alam, soal modernitas saya yakin di daerah lain lebih baik termasuk di Minahasa Selatan tetapi yang menarik untuk kita lihat adalah budaya yang tetap dipertahankan di tengah kemajuan dan di tengah modernitas, coba lihat gedung-gedung kantor dan rumah-rumah tidak mengikuti yang modern modern mempertahankan budaya lokal sehingga orang suka untuk datang walaupun hanya untuk berfoto, pada hal kalau datang di desa-desa di Minahasa sudah jarang rumah dengan ciri khas dua tangga yang adalah ciri khas, untuk itu saya minta nanti pembangunan kantor desa dibangun dengan identitas lokal mengikuti kearifan lokal. Seperti yang ada diBali pemerintah maupun masyarakat tetap eksis mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang ada untuk menarik simpati wisatawan datang berkunjung.
Teman Camat dan para Hukum Tua biarlah manfaat pelaksanaan Studi Tiru bisa kita implementasikan di desa serta Kecamatan, dalam rangka kemajuan daerah kita Minahasa Selatan. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan kepada pemerintah kota Denpasar Kecamatan Denpasar Utara dan desa yang sangat luar biasa, yang sudah menerima kami untuk pelaksanaan kegiatan Studi Tiru. Kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. “Ungkap Kawatu
Kegiatan dilanjutkan dengan shering antara camat dan hukum tua bersama pemerintah kota Denpasar terkait mekanisme dan pelaksanaan keterbukaan publik dan pengembangan pariwisata.
Hadir dalam kegiatan ini Kadis PMD Kota Denpasar I Wayan Budha. SIP, MAP, Camat Denpasar Utara I Wayan Yusswara, SSTP. MSi Ketua BPD Dangin Puri Kangin Dr. Drs. I Nengah Narsa, SH, MSi, Ketua LPM Dr. IR. Putu Gede Ery Suardana, Pegawai dan staf DPMD Minsel. (Feidy)
