Bupati FDW Dampingi Menteri Agraria Hadi Tjahjanto Salurkan 762 Sertifikat Tanah Pada Masyarakat
Metrokawanua. Com — Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar menghadiri penyerahan sertifikat redistribusi tanah reforma agraria, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto kepada Masyarakat Ongkaw Raya.
Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Desa Ongkau Tiga Kecamatan Sinonsayang, Kamis (14/09) pagi tadi, juga dihadiri jajaran Forkopimda Sulut diantaranya Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw; Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Mulyatno, SH,MM.; Staf ahli Kodam XIII/Merdeka Brigjen TNI Erdy Jamy Lumintang, Danlanud Sam Ratulangi Manado Marsekal Pertama TNI Muhammad Satriyo Utomo; Kajati Sulut Edi Birton, SH, MH; serta Forkopimda Minsel yakni Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH; Kapolres Minsel AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK; Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Ircham Efendy, Kajari Minsel Budi Hartono, SH, M.Hum; Ketua PN Amurang Ariyas Dedy, SH; Sekda Kab. Minsel Glady Kawatu, SH, M.Si; dan Kepala Kantor Pertanahan Minsel Deany Keintjem, A.Ptnh.
Sebagai Pemerintah Daerah Bupati Minsel Franky Wongkar menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan program redistribusi tanah bagi petani, sebagai bagian dari perwujudan reformasi agraria.
“Kami sangat bersyukur karena lokasi reforma agraria yang menjadi prioritas Desa Ongkaw Tiga,” ungkap Bupati.
Ukuran lahan yang diusulkan mencapai 362 hektar.
Luas yang diberikan kepada masyarakat sebesar 226,3 hektar.
“Ini sesuatu hal yang sangat baik dan membanggakan bagi masyarakat penerima yang ada di sini,” ucap Bupati.
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerima sertifikat dalam program redistribusi tanah sebanyak 762 yang terdiri dari 528 kepala keluarga (KK).
Di lokasi tersebut menurut Bupati akan dibangun sejumlah fasilitas dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat.
“Yang nanti akan dibangun jalan produksi tani, fasilitas sosial, fasilitas umum dan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM dan nelayan,” sebut Wongkar.
Dalam kesempatan itu pula, Bupati melaporkan peristiwa bencana alam yang mengakibatkan ratusan rumah warga harus direlokasi.
Bupati berharap dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penerbitan sertifikat lahan hunian tetap bagi warga terdampak korban bencana Amurang menjadi atensi pihak BPN.
Sementara itu Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto, SIP; mengungkapkan bahwa penyerahan sertipikat tanah ini adalah perintah Presiden mendukung program reforma agraria. Dengan diterimanya sertifikat regis kepada masyarakat memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh masing-masing masyarakat penerima.
“Dengan sertifikat ini itu artinya bapak ibu sekalian sudah terdaftar tanahnya di kantor pertanahan. Baik itu letak, luas dan batas. Apalagi sertifikat ini sudah by name,” tegas Mentri.
Mantan Panglima TNI itu berpesan agar masyarakat menyimpan secara baik sertifikat yang sudah diterima.
“Bagimana dengan tanah. Tanah harus dijaga. Benar-benar hati-hati harus dijaga, berikan patok dengan batas-batas yang sudah ada. Sehingga tidak ada mafia yang menyerobot,” pesan Mentri.
Kendati begitu Mentri meyakinkan sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada mafia tanah yang menyerobot.
Untuk Sulut sendiri masih ada 7 lokasi lagi yang akan dilakukan redistribusi tanah.
“Saya mendorong Kantor BPN, KPA dan semua stakeholder terkait untuk mempercepat. Segera diselesaikan. Karena reforma agraria sejatinya adalah membagikan regis sertifikat bagi masyarakat,” harap Mentri.
Sehingga kedepan masyarakat memiliki lahan garapan sehingga memiliki multiplayer efek bagi peningkatan ekonomi.
Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw berharap, dengan diberikannya sertifikat ini memberikan good news dalam hal penataan aset serta mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah diindonesia, menjadi point penting bahwa Salah satu indikator turunnya kemiskinan adalah peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah.
Menurut catatan beberapa fariabel yang paling penting adalah kita menyelesaikan masalah kepemilikan tanah. Maka dari itu keberpihakan pak Gubernur Olly Dondokambey kepada rakyat penting dan kita bangga bahwa Sulut menjadi pioner.
Komitmen kami untuk membantu pertanahan dalam mempercepat pengurusan kalau perlu dalam pengukuran menggunakan dana tidak terduga kita bantu dan ini sudah berjalan. (Adv/Feidy)
